Category Archives: BERITA

PENGADAAN FORMASI CPNS 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PENGUMUMAN CPNS BKD TANBU 2018-01PENGUMUMAN CPNS BKD TANBU 2018-02PENGUMUMAN CPNS BKD TANBU 2018-03PENGUMUMAN CPNS BKD TANBU 2018-04

 

DOWNLOAD PENGUMUMAN LENGKAP CPNS 2018

PENGUMUMAN CPNS BKD TANBU 2018

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DAN TIDAK MENGAJUKAN PINDAH

SURAT PERNYATAAN perka BKN 11 Tahun 2002

PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL KORPRI

0314c478-f6a7-49e1-a193-9e7727219e28

Batulicn,  06 Agustus 2018, telah dilaksanakn Penyerahan Bantuan Sosial KORPRI di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu untuk pegawai yang memasuki masa purna tugas  ASN Tanah Bumbu  a.n :

 

1. Matius TR,SP (Kecamatan Karang Bintang)
2. Andi Makmur (Satpol PP dan Damkar)

Diserahkan Langsung Oleh Bapak Sekda ROOSWANDI SALEM, M.Sos., MM didampingi oleh Kepala BKD Bapak DAHLIANSYAH, S.Sos

PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL KORPRI

WhatsApp Image 2018-07-23 at 07.53.15Batulicn, 23 Juli 2018, telah dilaksanakn Penyerahan Bantuan Sosial KORPRI di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu untuk pegawai yang memasuki masa purna tugas  dan yang meninggal dunia untuk ASN Tanbu  a.n

1. Eddy Indrajaya, SP (Kelurahan Batulicin)

2. I Wayan Landep, SP (Dinas Pertanian, Meninggal Dunia)

3. Jusman Kalong, SP (Dinas Pertanian),

Diserahkan Langsung Oleh Bapak Sekda ROOSWANDI SALEM, M.Sos., MM didampingi oleh Kepala Bidang P2I Bapak Syaikul Ansari, SH., M.Sos

BKN: Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99, Imbauan Untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah

Jakarta – Humas BKN, Menindaklanjuti mengenai enam aktivitas ujaran kebencian berkategori pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengeluarkan Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99.  Bima menegaskan PNS sebagai perekat dan pemersatu bangsa, menjaga situasi serta kondisi yang tertib dalam melaksanakan tugas.

Melaui surat edaran itu juga, Bima menghimbau kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah untuk membina dan mengawasi seluruh PNS termasuk Calon PNS di lingkungannya agar tetap menjaga integritas, loyalitas, dan berpegang teguh pada 4 (empat) pilar kebangsaan yaitu Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Serta menyampaikan adanya larangan menyebarluaskan berita yang berisi ujaran kebencian mengenai suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). wuri

Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.72-2/99

ASN Tak Boleh Sebarkan Hoax, Ada Delapan Hal harus Diperhatikan dalam Bermedsos

JAKARTA – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat berperan dalam membangun suasana kondusif di media sosial, yang dewasa ini telah menjadi sebagai sarana komunikasi yang sangat dinamis. Namun pegawai ASN harus menjunjung  tinggi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta pembinaan profesi.

Menghadapi hal itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor. 137/2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial bagi ASN. “Ada delapan hal yang harus diperhatikan dan bagi ASN dalam penyebarluasan informasi melalui media sosial,” ujar Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Rabu (23/05).

Pertama, ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setiap serta memeprtahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.  Kedua, ASN harus memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.

Herman menambahkan, ASN juga harus menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, membeirkan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukannya terkait kepentingan dinas. Keempat, Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.

Dalam ber-medsos, ASN diharapkan menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Keenam, ASN harus memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.

Ketujuh, ASN tidak boleh membuat dan menyebarluaskan berita palsu (Hoax), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya. Selain itu, ASN tidak boleh memproduksi dan menyebarluaskan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), melanggar kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Menurut SE yang ditandatangani Menetri PANRB Asman Abnur itu, apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SE ini ditujukan  kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Sekretaris Kabinet, para Kepala LPNK, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota. Tembusan SE tersebut disampaiakn kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan. (ags/HUMAS MENPANRB)

SE MENPAN RB NO 137 TAHUN 2018

BKN Akan Tindak Tegas PNS yang Kedapatan Memosting Ujaran Kebencian pada Medsos

Jakarta – Humas BKN, Guna meredam merebaknya ujaran kebencian dan guliran liar isu yang berkaitan dengan intoleransi di media sosial, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan akan memberikan sanksi tegas kepada PNS yang kedapatan memosting ujaran kebencian dan isu intoleransi tersebut. “BKN akan memroses dan menindak tegas PNS yang kedapatan menyalahgunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarluaskan ujaran kebencian dan isu intoleransi,” ujar Bima, di Kantor Pusat BKN, Senin (14/5/2018).

Lebih lanjut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan mengimbau untuk melaporkan PNS yang melakukan ujaran kebencian, intoleransi, dan memecah belah persatuan dalam NKRI. “Ada berbagai kanal yang bisa digunakan masyarakat untuk melaporkan PNS yang melakukan tindakan-tindakan tersebut di antaranya ke kanal www.lapor.go.id, dan melalui surat elektronik ke alamat humas@bkn.go.id,” ujar Ridwan.

Terakhir Ridwan mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, “PNS itu perekat bangsa. Maka sudah seharusnya jauh dari aktivitas ujaran kebencian dan intoleransi. Bagi masyarakat yang mengetahui ada PNS lakukan ujaran kebencian, laporkan!,” pungkas Ridwan. ber

Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN

Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

penilaian kompetensi

Pelaksanaan penilaian kompetensi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bekerjasama dengan Konsultasi dan Pelayanan Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Penilaian kompetensi merupakan salah satu tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018. Sebanyak 14 peserta seleksi yang mengikuti penilaian kompetensi dengan rincian : 5 peserta untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah, 4 orang peserta untuk formasi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 5 orang peserta untuk formasi jabatan Kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan.

IMG_20180514_115119_HDR

Perubahan Jadwal Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Sesuai Pengumuman Panitia Seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah Nomor : 800/14/Pansel/2018 tanggal 12 Mei 2018 telah ditetapkan peserta Seleksi Penilaian Kompetensi dan atas pertimbangan teknis penjadwalan panitia dan tim penguji diperlukan perubahan waktu pelaksanaan Seleksi Penilaian Kompetensi menjadi :

Hari, tanggal : Senin, 14 Mei 2018

Waktu             : 11.00 – selesai

Tempat           : Aula Hotel Ebony Jl. Raya Batulicin

Pakaian         : Kemeja lengan panjang polos, berdasi dan celana panjang warna gelap

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Batulicin, 13 Mei 2018

Ketua Panitia Seleksi

ttd

Drs. Gusti Hidayat

Hasil Seleksi Penulisan Makalah, Presentasi Makalah dan Wawancara Seleksi Terbuka JPT Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan hasil seleksi penulisan makalah, presentasi makalah dan wawancara peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: download

Jadwal Seleksi Presentasi Makalah dan Wawancara Seleksi Terbuka JPT Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan seleksi penulisan makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu , maka seleksi selanjutnya akan dilaksanakan presentasi makalah dan wawancara pada tanggal 12 Mei 2018 dengan ketentuan sebagai berikut : download