Category Archives: BERITA

KemenPANRB Jelaskan Bahwa Senin 27 Maret 2017 Tidak Libur

JAKARTA – Menindaklanjuti banyaknya berita viral hoax yang mengabarkan bahwa hari Senin tanggal 27 Maret 2017 menjadi hari libur nasional atau cuti bersama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November 2016.

Berdasarkan SKB tersebut terdapat 15 hari libur nasional pada tahun 2017. Di samping itu, waktu cuti bersama ditetapkan sebanyak enam hari.

Adapun untuk bulan Maret 2017, SKB menerangkan bahwa terdapat libur nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017. Sehingga hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bukan merupakan hari libur nasional ataupun cuti bersama.

“Masyarakat diminta untuk tetap merujuk kepada SKB yang telah ditandatangani MenPANRB, Menag, serta Menaker,” ujar Rini.

Untuk itu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati atas berita hoax yang beredar.

Berikut rincian libur nasional tahun 2017:
– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi
– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih
– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561
– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW
– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:
– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi
– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal

Masyarakat dapat mengunduh Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 pada link berikut : http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/skb/file/5281-skb2016-no-684-302-02(arl/Humas MenPANRB)

PENERIMAAN CALON SISWA-SISWI/TARUNA-TARUNI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA YANG MEMPUNYAI LEMBAGA PENDIDIKAN KEDINASAN TAHUN 2017

pengumuman

Pengumuman dapat diunduh disini

PENGUMUMAN KELULUSAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2017 DARI PEGAWAI TIDAK TETAP KEMENTERIAN KESEHATAN

kelulusan seleksi calon PNS kemenkes_001 kelulusan seleksi calon PNS kemenkes_002 kelulusan seleksi calon PNS kemenkes_003 kelulusan seleksi calon PNS kemenkes_004

Silahkan di unduh disini

Proses Penetapan NIP PTT kemenkes Tunggu Usul Masuk Instansi Daerah Pengusul

Jakarta – Humas BKN, Proses pengangkatan Tenaga Kesehatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) saat ini sedang menunggu usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) oleh instansi daerah ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pernyataan itu disampaikan Deputi Mutasi Bidang Kepegawaian BKN Aris Windiyanto saat Rapat Koordinasi antara BKN dan Kemenkes dalam rangka percepatan proses usul administrasi PTT Kemenkes, Jumat (24/2/2017) di Park Lane Hotel, Jakarta.

Untuk itu, Aris melanjutkan, cepat atau tidaknya penetapan NIP yang dilakukan oleh BKN tergantung pada pengusulan yang disampaikan oleh instansi daerah masing-masing. “Apabila instansi daerah sudah mengajukan usulan, BKN akan melakukan proses verifikasi dan validasi berkas yang menjadi bagian dari proses penetapan NIP,” pungkas Aris. Hasil verval akan menentukan PTT Kemenkes dapat ditetapkan NIP nya atau tidak. berry/dep

Perjelas Manajemen Karier Jabatan Pelaksana, Pemerintah Terbitkan Permenpan 25/2016

Jakarta-Humas BKN, Data BKN per Januari 2017 menunjukkan proporsi jumlah PNS yang menduduki jabatan pelaksana mencapai 1.721.719 atau 38,27% dari total PNS Indonesia (4.475.997). Jabatan pelaksana yang tersebar belum terstandarisasi sehingga berdampak pada pola karier PNS bersangkutan. Selain itu, banyak PNS yang menduduki jabatan pelaksana belum memiliki keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Uraian data tersebut disampaikan oleh Direktur Kompensasi ASN BKN Wakiran pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang berlangsung Rabu, (8/2) di Jakarta.

Menindaklanjuti ketimpangan tersebut, Permenpan 25/2016 diterbitkan guna memperjelas manajemen karier PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan sebagai dasar pembinaan bagi jabatan pelaksana. Ketentuan ini juga mengganti referensi jabatan pelaksana yang sebelumnya terdiri dari Kamus Jabatan Permenpan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS.

Kehadiran Permenpan 25/2016 ini lanjut Wakiran digunakan untuk melakukan keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, sehingga muncul standarisasi jabatan pelaksana yang berdasarkan pada nomenklatur, tugas, kualifikasi, kompetensi, dan kelas jabatan. Selanjutnya klasifikasi jabatan pelaksana ASN dikelompokkan dalam klasifikasi PNS yang menunjukkan kesamaan terhadap karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

Nomenklatur jabatan pelaksana dalam Permenpan tersebut papar Wakiran menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk penyusunan & penetapan kebutuhan, penentuan pangkat & jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian & tunjangan, dan pemberhentian bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana. (des)

Terbuka Peluang PNS mengikuti Inpassing ke dalam 148 Jabatan Fungsional Tertentu

Jakarta-Humas BKN, Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui inpassing (penyesuaian) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).

Direktur Perundang-undangan BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa Inpassing dibagi ke dalam 2 (dua) pola yakni inpassing yang proses pengalihannya mensyaratkan capaian angka kredit kumulatif tertentu dan inpassing yang dilakukan berbasis konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP).

Inpassing yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif diperuntukkan bagi 137 JFT, di antaranya: analis kepegawaian, auditor kepegawaian dan assessor SDM aparatur dll. Sebalinya inpassing berdasarkan konversi nilai SKP diperuntukkan bagi 11 JFT yakni penerjemah, analis keuangan pusat & daerah, analis anggaran pembiayaan dan belanja negara, analis ketahanan pangan, pelelang, asesor manajemen mutu industri, penyuluh narkoba, pengelola ekosistem laut dan pesisir, pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga, dan arsiparis.

Persyaratan umum bagi proses inpassing ini, yakni (1) hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JFT yang akan diduduki; (2) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFT yang dituju dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; (3) pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFT yang akan didudukinya; (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Setiap JFT memiliki instansi Pembina yang berkewajiban menetapkan kebutuhan, melaksanakan uji kompetensi dan menetapkan tata cara inpassing. Tata cara penyesuaian inpassing silahkan klik disini (dep/des)

Melalui Inpassing PNS Pekerja Diperbanyak, Bukan Mandornya

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong seluruh instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat terkait dengan kebijakan inpassing nasional. Hal itu perlu segera dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan SDM Aparatur. Selanjutnya dapat menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional dan uji kompetensi.

20170201_rakor_inpassing1

Sekretaris Kedeputian SDM Aparatur Aba Subagja

Setiawan menambahkan, inpassing juga perlu dilakukan pemerintah daerah menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasalnya,  banyak pejabat yang kehilangan jabatan struktural, dan  banyak terjadi kekosongan jabatan. “Banyak kekosongan, baik karena pemindahan maupun kebijakan moratorium. Maka perlu dilakukan penataan SDM,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat koordinasi inpassing jabatan fungsional di Jakarta, Rabu (01/02).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Aba Subagja mengatakan bahwa inpassing adalah upaya pemerintah untuk memperkuat organisasi melalui jabatan fungsional. Seseorang yang menduduki jabatan fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi.

Sebab itu, pemerintah merasa perlu mendorong kuantitas jabatan fungsional dalam mendukung kinerja birokrasi. Menurutnya, jabatan fungsional adalah tulang punggung organisasi. “Yang perlu diperbanyak itu pekerja, bukan mandornya,” ucap Aba yang belum lama dilantik menjadi Sekretaris Kedeputian Pelayanan Publik .

Ditambahkan, dalam melakukan penataan SDM aparatur harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dijelaskan, ada beberapa kategori PNS yang dapat diinpassing. Yang pertama, bagi jabatan pelaksana tetapi belum diangkat menjadi jabatan fungsional. PNS tersebut telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Inpassing ini mulai berlaku dua tahun yakni saat Permenpan ditetapkan sampai dengan Desember 2018. Setelah rapat koordinasi, pada bulan Februari 2017  ini kementerian/lembaga dan pemda pembina  jabatan fungsional supaya segera menyusun tata cara inpassing di instansinya. “Diharapkan, inpassing dapat dilakukan mulai bulan April tahun in dan selesai Desember 2018,” ujar Aba Subagja.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong instansi pembina jabatan fungsional untuk segera membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Selain itu, instansi pembina juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada instansi pengguna. “Instansi pembina supaya mempersiapkan dengan baik untuk implementasi Permenpan ini. Mohon bisa dilakukan koordinasi yang baik dengan instansi pengguna sehingga pelaksanaan bisa baik,” ujarnya.

Dalam melaksanakan inpassing, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain menetapkan tata cara inpassing, penetapan kebutuhan, menentukan jadwal, menyusun instrumen uji kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, serta pelaporan ke Kementerian PANRB. (rr/HUMAS MENPANRB)

Materi Rakor Jabatan Fungsional (Jakarta – Rabu, 1 Februari 2017) :

  1. Bahan Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur, untuk unduh dokumen klik disini
  2. Bahan Paparan Sesdep, untuk unduh dokumen klik disini
  3. ROADMAP ASN 2017-2019, untuk unduh dokumen klik disini klik disini

DKI Jakarta Provinsi dengan Jumlah Guru PNS terbanyak, Kalimantan Utara Provinsi dengan Jumlah Guru Paling Sedikit di Indonesia

Jakarta-Humas BKN, Merespons pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur selepas Rapat Terbatas (Ratas) di Kantor Presiden 19 Januari lalu yang mengemukakan bahwa pendistribusian Aparatur Sipil Negara (ASN) ke daerah-daerah di tanah air akan lebih fokus pada profesi guru, BKN kemudian petakan komposisi Guru berdasarkan sebaran kuantitas tertinggi dan terendah.

Kepala Biro Humas, Mohammad Ridwan menjelaskan berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 24 Januari  2017 yang dihimpun oleh Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, sebaran komposisi guru di tingkat Provinsi paling banyak berada di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah 33.037 guru. Untuk komposisi sebaran guru terendah tingkat Provinsi terletak di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dengan jumlah 1.116 guru.

Selanjutnya pada tingkat Kabupaten, sebaran guru terbanyak berada di Pemerintah Kabupaten Bandung dengan jumlah 11.657 guru. Sebaliknya jumlah guru terendah berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak yang masuk dalam lingkup Provinsi Papua Barat, dengan jumlah 42 guru. Data-data persebaran guru di tingkat Provinsi dan Kabupaten tersebut memperlihatkan bahwa penyebaran guru yang belum merata. Bahkan ketimpangan kuantitas profesi guru antar Provinsi/Kabupaten berkisar jauh perbedaannya.

Jumlah sebaran guru yang tidak merata juga menjadi bahan sorotan Presiden RI Jokowi dalam Ratas (19/01) yang menurutnya mempengaruhi distribusi PNS. Untuk itu pemerintah kemudian perlu lakukan penghitungan kembali terhadap penyebaran ASN agar merata di seluruh Indonesia.

Menyikapi itu, jelas Ridwan, BKN siap bersinergi dengan Kemenpan dan RB serta Kemendikbud untuk melakukan redistribusi sebaran guru yang dianggap belum proporsional.des/dep

Belum Ada Regulasi yang Mengakomodir Tenaga Honorer Swasta Menjadi PNS

Honorer-Swasta

PNS Harus Siap-Siap, Inpassing Nasional Dilaksanakan 2 Tahun

JAKARTA – Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing). Pelaksanaan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana kebutuhan organisasi yang ada dalam e-formasi.

“Inpassing ini mulai berlaku saat tanggal ditetapkan ini dilaksanakan sampai dengan Desember 2018,” ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenetrian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Kamis (29/12). Permen PANRB ini ditetapkan oleh Menteri PANRB Asman Abnur pada tanggal 7 Desember 2016, dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2016.

Dijelaskan, PNS yang melaksanakan inpassing untuk kelompok jabatan fungsional ketrampilan, harus berijasah paling rendah SLTA, dengan pangkat paling rendah pengatur muda , golongan IIa, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional yang akan diduduki minimal dua tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi dan prestasi kerja baik dalam setahun terakhir. Selain itu, usia paling tinggi tiga tahun sebelum batas usia pensiun (BUP) bagi jabatan pelaksana, dan dua tahun bagi administrator dan pengawas.

Sedangkan untuk jabatan fungsional keahlian, ijasah paling rendah S-1/D-IV dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki. Sedangkan pangkat yang dipersyaratkan, paling rendah Penata muda, golongan IIIa, memiliki pengalaman minimal dua tahun, serta lulus uji kompetensi, serta nilai prestasi kerja minimal baik dalam setahun terakhir.

Untuk inpassing pada kelompok ini, usia paling tinggi tiga tahun sebelum BUP dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana, dua tahun untuk administrator dan pengawas, serta satu tahun untuk administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya, dan pejabat pimpinan tinggi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Permen PANRB, inpassing ini ditujukan bagi empat kelompok jabatan PNS. Pertama, PNS  yang telah dan masih menjalankan tugas pada bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ketiga, Pejabat Pimpinan Tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya.

Sedangkan keempat,  inpassing ditujukan bagi PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Diingatkan, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan inpassing harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melaporkan rekapitulasi hasil inpassing dan surat keputusan pengangkatannya kepada Menteri PANRB dan Kepala Badan Kepegawaian negara (BKN).

Dalam kesempatan terpisah,  Deputi SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa kebijakan ini tidak lepas dari berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang berdampak apa adanya pejabat yang kehilangan jabatan struktural.

Dengan terbitnya PP tersebut, selain harus melakukan penataan struktur organisasi atau kelembagaan, Setiawan minta instansi pemerintah melakukan penataan SDM aparatur dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).”Penataan ini sangat relevan dengan kebijakan moratorium penerimaan pegawai tahun 2015 yang dilanjutkan tahun 2016 ini,” ujarnya.

Ditambahkan, perencanaan pembangunan SDM aparatur di daerah harus sesuai dengan visi dan misi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, adil, kompetitif, dan bebas dari KKN. Berawal dari proses rekrutmen yangdemikian akan mempermudah setiap instansi pemerintah dalam pengembangan kapasitas terhadap calon ASN yang diperoleh.

Terkait dengan kebijakan moratorium, Kementerian PANRB e-Formasi yang memuat NIP, kelas jabatan, dan nomenklatur jabatan administrasi pelaksana. Sebelumnya, Menteri PANRB juga telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Pemda pasca PP No. 18/2016. (ags/HUMAS MENPANRB)