Category Archives: BERITA

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Berdasarkan hasil penilaian seluruh tahapan seleksi terhadap pelamar Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kab. Tanah Bumbu, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut : DOWNLOAD

Penyerahan Hasil Asesmen Center Seleksi 2 JPT

PENYERAHAN

Penyerahan Hasil Asesmen Center Seleksi 2 JPT Dinas perikanan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil oleh unit konsultasi dan pelayanan psikologi UNLAM Banjarmasin ke Kepala BKD Tanah Bumbu di Banjarbaru, Rabu, 18 Oktober 2017

Penyerahan dana Santunan dan Bantuan Sosial Iuran KORPRI 16-10-2017

d index

Senin, 16 Oktober 2017 dilakukan Penyerahan dana santunan dan Bantuan Sosial iuran KORPRI  di serahkan oleh Bapa Wakil Bupati Tanah Bumbu dan Bapa Sekretaris Daerah kepada

Ahli Waris Abdul Rahman serta Pesiunan kpd Bp.Muhammad Ishaq

 

Tes Assessment Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

ac2
ac1
Batulicin (13/10) – Proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah memasuki tahapan pengukuran kompetensi / asesment kompetensi. Tes berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Peserta tes assement ini terdiri dari 4 orang pelamar untuk posisi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 4 orang pelamar untuk posisi Kepala Dinas Perikanan.

Tes Penulisan Makalah Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

penulisan makalah 1

penulisan makalah 2

Batulicin (10/10/2017) – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu hari ini melaksanakan tes penulisan makalah dalam rangka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama untuk formasi 2 (dua) jabatan yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Dinas Perikanan. Peserta tes penulisan makalah diikuti sebanyak 9 (sembilan) orang yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

PENYERAHAN BANTUAN SOSIAL KORPRI

IMG-20171009-WA0003

IMG-20171009-WA0001

Penyerahan Bantuan Sosial KORPRI sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Bahruddin, SE.,MM (alm) diwakili oleh ahli waris (anak) yang diserahkan oleh Wakil Bupati dan didampingi Plt. Sekretaris Daerah saat Apel Gabungan Senin, 09 Oktober 2017 di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu

PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2017

PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2017

Dengan telah dilaksanakannya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tahun 2017 untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang  diikuti oleh peserta sejumlah 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang untuk penyesuaian Ijazah ke jenjang S.2, 47 (empat puluh tujuh) orang penyesuaian ke jenjang S.1 dan 6 (enam) orang untuk penyesuaian ke jenjang SLTA, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengumumkan daftar kelulusan peserta ujian sekaligus jadwal pengambilan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian.

Pengumuman dapat di Download disini

PENYERAHAN SK CPNS 17-08-2017

Gunung tinggi, Rabu, 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke- 72, dilaksanakan  Penyerahan SK Calon PNS secara simbolis  di halaman kantor Bupati kab.Tanah Bumbu,kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK CPNS di ruang rapat kantor Badan Kepegawaian Daerah yang disampaikan langsung oleh Mahriyadi Noor,S.Sos.,MA,  selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tanah Bumbu, yang didampingi seluruh Pejabat Administrator BKD, H.Ansyari Firdaus, S.Hut, Sekretaris BKD dan para Kepala Bidang serta Kasubbid Badan Kepegawaian Daerah.

Pemerintah Kab.Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menyerahkan SK CPNS tahun Anggaran 2017 formasi program Kementrian pertanian  sebanyak 15 orang terdiri dari 10 orang penyuluh pertanian pertama ,1 orang penyuluh pertanian pelaksana dan 4 orang penyuluh pertanian pelaksana pemula   dan 39 orang dari tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga Dokter 6 orang dan bidang 33 orang.

Dalam kesempatan ini Mahriyadi Noor,S.Sos,.MA  menjelaskan bahwa Seorang PNS diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, sebab hal itu akan berdampak pada kemajuan suatu bangsa. PNS diharapkan menjadi abdi negara yang baik, patuh serta taat pada aturan yang berlaku

“Suksesnya seorang pegawai negri sipil ditingkat manapun ditentukan oleh seberapa besar pengabdian untuk melayani masyarakat, bangsa dan negara ” katanya.((wong.bkd2017))

RAKOR KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Liputan bkd.tanahbumbukab.go.id

RAKOR KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan Rapat Koordinasi Kepegawaian pada selasa 29 Agustus 2017 bertempat di Aula Mahligai Bersujud Kapet Batulicin. Rakor yang dilaksanakan selama sehari di buka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. Erno Rudi Handoko dalam sambutannya Plt. Sekda meminta agar seluruh pejabat yang menangani kepegawaian bersungguh-sunggu dan komitmen dalam melaksanakan pelayanan kepada seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam kegiatan Rakor ini menghadirkan seluruh Pejabat Administrator (sekretaris) dan Pejabat Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Kepala Tata Usaha) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mahriyadi Noor, S.Sos, MA dalam sambutannya menyampaikan tujuan Rakor ini dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan, pencerahan dan penyamaan persepsi antara pejabat administrator dan pejabat pengawas yang menangani kepegawaian diharapkan penguatan konsolidasi pembinaan manajemen kepegawaian bisa lebih baik ke depan.

Pada Kesempatan Selanjutnya Plt. Sekretaris Daerah menyampaikan Sambutan Bupati Tanah Bumbu perihal Kebijakan Manajemen Kepegawaian yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pada masing-masing pegawai hal ini karena setiap PNS harus dinilai dengan kondisi real pekerjaannya dengan nyata apakah sesuai dengan kontrak kerja di awal atau tidak. lebih lanjut Ir. Erno Rudi Handoko juga menyinggung tentang pemberian penghargaan Satya Lencana kepada JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Pelaksana yang telah mengabdikan dirinya untuk Bangsa dan Negara menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan.

Dalam Kegiatan Rakor ini juga menghadirkan narasumber seluruh Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah, dalam rakor ini juga menghasilkan kesepakatan dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian, 5 (lima) komitmen bersama antara lain :   (1). Melaksanakan pelayanan kepegawaian dengan bersungguh-sungguh; (2). Melakukan koordinasi dan upaya tindakan dengan segera apabila terdapat permasalahan kepegawaian; (3). Melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (teguran/sanksi); (4). Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pegawai di lingkup kerja; (5). Melaporkan kepada pimpinan secara langsung

 

((sumber: source BKD 2017))

Pemerintah Buka Pendaftaran 19.210 CPNS

JAKARTA – Pemerintah mengundang putra-putri terbaik untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM. Jabatan ini menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut, dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang, terdiri dari 1.684 CPNS untuk Mahkamah Agung (MA) dan 17.526 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.526 kursi, 14.000 diantaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.idhttp://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.idhttp://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1 – 31 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

 Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya. “Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujarnya. (ags/HUMAS MENPANRB)