Category Archives: LAYANAN

KemenPANRB Jelaskan Bahwa Senin 27 Maret 2017 Tidak Libur

JAKARTA – Menindaklanjuti banyaknya berita viral hoax yang mengabarkan bahwa hari Senin tanggal 27 Maret 2017 menjadi hari libur nasional atau cuti bersama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini menjelaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2017. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November 2016.

Berdasarkan SKB tersebut terdapat 15 hari libur nasional pada tahun 2017. Di samping itu, waktu cuti bersama ditetapkan sebanyak enam hari.

Adapun untuk bulan Maret 2017, SKB menerangkan bahwa terdapat libur nasional Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 yang jatuh pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2017. Sehingga hari Senin tanggal 27 Maret 2017 bukan merupakan hari libur nasional ataupun cuti bersama.

“Masyarakat diminta untuk tetap merujuk kepada SKB yang telah ditandatangani MenPANRB, Menag, serta Menaker,” ujar Rini.

Untuk itu Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati atas berita hoax yang beredar.

Berikut rincian libur nasional tahun 2017:
– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi
– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih
– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW
– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional
– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561
– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih
– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila
– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah
– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah
– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW
– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

Untuk cuti bersama tahun 2017, berikut rinciannya:
– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi
– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah
– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal

Masyarakat dapat mengunduh Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 pada link berikut : http://www.menpan.go.id/jdih/permen-kepmen/skb/file/5281-skb2016-no-684-302-02(arl/Humas MenPANRB)

Perjelas Manajemen Karier Jabatan Pelaksana, Pemerintah Terbitkan Permenpan 25/2016

Jakarta-Humas BKN, Data BKN per Januari 2017 menunjukkan proporsi jumlah PNS yang menduduki jabatan pelaksana mencapai 1.721.719 atau 38,27% dari total PNS Indonesia (4.475.997). Jabatan pelaksana yang tersebar belum terstandarisasi sehingga berdampak pada pola karier PNS bersangkutan. Selain itu, banyak PNS yang menduduki jabatan pelaksana belum memiliki keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Uraian data tersebut disampaikan oleh Direktur Kompensasi ASN BKN Wakiran pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang berlangsung Rabu, (8/2) di Jakarta.

Menindaklanjuti ketimpangan tersebut, Permenpan 25/2016 diterbitkan guna memperjelas manajemen karier PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan sebagai dasar pembinaan bagi jabatan pelaksana. Ketentuan ini juga mengganti referensi jabatan pelaksana yang sebelumnya terdiri dari Kamus Jabatan Permenpan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS.

Kehadiran Permenpan 25/2016 ini lanjut Wakiran digunakan untuk melakukan keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, sehingga muncul standarisasi jabatan pelaksana yang berdasarkan pada nomenklatur, tugas, kualifikasi, kompetensi, dan kelas jabatan. Selanjutnya klasifikasi jabatan pelaksana ASN dikelompokkan dalam klasifikasi PNS yang menunjukkan kesamaan terhadap karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

Nomenklatur jabatan pelaksana dalam Permenpan tersebut papar Wakiran menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk penyusunan & penetapan kebutuhan, penentuan pangkat & jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian & tunjangan, dan pemberhentian bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana. (des)

Terbuka Peluang PNS mengikuti Inpassing ke dalam 148 Jabatan Fungsional Tertentu

Jakarta-Humas BKN, Guna mendorong peningkatan kualitas kerja birokrasi, Pemerintah membuka peluang bagi PNS untuk menduduki jabatan berbasis keahlian/spesialisasi melalui inpassing (penyesuaian) jabatan ke dalam jabatan fungsional tertentu (JFT).

Direktur Perundang-undangan BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan bahwa Inpassing dibagi ke dalam 2 (dua) pola yakni inpassing yang proses pengalihannya mensyaratkan capaian angka kredit kumulatif tertentu dan inpassing yang dilakukan berbasis konversi nilai sasaran kinerja pegawai (SKP).

Inpassing yang dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif diperuntukkan bagi 137 JFT, di antaranya: analis kepegawaian, auditor kepegawaian dan assessor SDM aparatur dll. Sebalinya inpassing berdasarkan konversi nilai SKP diperuntukkan bagi 11 JFT yakni penerjemah, analis keuangan pusat & daerah, analis anggaran pembiayaan dan belanja negara, analis ketahanan pangan, pelelang, asesor manajemen mutu industri, penyuluh narkoba, pengelola ekosistem laut dan pesisir, pelatih olahraga, asisten pelatih olahraga, dan arsiparis.

Persyaratan umum bagi proses inpassing ini, yakni (1) hanya dapat diikuti oleh PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang JFT yang akan diduduki; (2) PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi JFT yang dituju dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; (3) pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFT yang akan didudukinya; (4) PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena dalam jangka waktu lima tahun sejak diangkat dalam jabatan atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Setiap JFT memiliki instansi Pembina yang berkewajiban menetapkan kebutuhan, melaksanakan uji kompetensi dan menetapkan tata cara inpassing. Tata cara penyesuaian inpassing silahkan klik disini (dep/des)

Melalui Inpassing PNS Pekerja Diperbanyak, Bukan Mandornya

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong seluruh instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan jabatan fungsional dan memetakan PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat terkait dengan kebijakan inpassing nasional. Hal itu perlu segera dilakukan menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 26/2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan penataan SDM Aparatur. Selanjutnya dapat menyampaikan usulan pengangkatan Jabatan Fungsional dan uji kompetensi.

20170201_rakor_inpassing1

Sekretaris Kedeputian SDM Aparatur Aba Subagja

Setiawan menambahkan, inpassing juga perlu dilakukan pemerintah daerah menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18/2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pasalnya,  banyak pejabat yang kehilangan jabatan struktural, dan  banyak terjadi kekosongan jabatan. “Banyak kekosongan, baik karena pemindahan maupun kebijakan moratorium. Maka perlu dilakukan penataan SDM,” ujarnya saat memberikan arahan pada rapat koordinasi inpassing jabatan fungsional di Jakarta, Rabu (01/02).

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Aba Subagja mengatakan bahwa inpassing adalah upaya pemerintah untuk memperkuat organisasi melalui jabatan fungsional. Seseorang yang menduduki jabatan fungsional harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang dibutuhkan suatu organisasi.

Sebab itu, pemerintah merasa perlu mendorong kuantitas jabatan fungsional dalam mendukung kinerja birokrasi. Menurutnya, jabatan fungsional adalah tulang punggung organisasi. “Yang perlu diperbanyak itu pekerja, bukan mandornya,” ucap Aba yang belum lama dilantik menjadi Sekretaris Kedeputian Pelayanan Publik .

Ditambahkan, dalam melakukan penataan SDM aparatur harus memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai yang ada sebagaimana diamanatkan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dijelaskan, ada beberapa kategori PNS yang dapat diinpassing. Yang pertama, bagi jabatan pelaksana tetapi belum diangkat menjadi jabatan fungsional. PNS tersebut telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Kedua, PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Selanjutnya, Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan jabatan fungsional yang akan didudukinya. Dan yang terakhir, PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Inpassing ini mulai berlaku dua tahun yakni saat Permenpan ditetapkan sampai dengan Desember 2018. Setelah rapat koordinasi, pada bulan Februari 2017  ini kementerian/lembaga dan pemda pembina  jabatan fungsional supaya segera menyusun tata cara inpassing di instansinya. “Diharapkan, inpassing dapat dilakukan mulai bulan April tahun in dan selesai Desember 2018,” ujar Aba Subagja.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB mendorong instansi pembina jabatan fungsional untuk segera membuat petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Selain itu, instansi pembina juga diharapkan memberikan sosialisasi kepada instansi pengguna. “Instansi pembina supaya mempersiapkan dengan baik untuk implementasi Permenpan ini. Mohon bisa dilakukan koordinasi yang baik dengan instansi pengguna sehingga pelaksanaan bisa baik,” ujarnya.

Dalam melaksanakan inpassing, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain menetapkan tata cara inpassing, penetapan kebutuhan, menentukan jadwal, menyusun instrumen uji kompetensi, melaksanakan uji kompetensi, serta pelaporan ke Kementerian PANRB. (rr/HUMAS MENPANRB)

Materi Rakor Jabatan Fungsional (Jakarta – Rabu, 1 Februari 2017) :

  1. Bahan Paparan Deputi Bidang SDM Aparatur, untuk unduh dokumen klik disini
  2. Bahan Paparan Sesdep, untuk unduh dokumen klik disini
  3. ROADMAP ASN 2017-2019, untuk unduh dokumen klik disini klik disini

Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu


 

20170126-204411_p2

20170126-204411_p1

 

3

Hasil Seleksi Penulisan Makalah, Presentasi Makalah dan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

20170114-230641_p0

20170114-230641_p1

20170114-230641_p2

Perubahan Jadwal Seleksi dan Presentasi dan Wawancara Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

 

20170111-200601_p2

20170111-200601_p1

20170111-200601_p0

Usul Kenaikan Pangkat PNS


20170109-111205_p0

Hasil Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

D20170108-222928_p1

20170108-222928_p2

20170108-222928_p0

 

Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2017

kp2017