Category Archives: LAYANAN

PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2017

PENGUMUMAN KELULUSAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH TAHUN 2017

Dengan telah dilaksanakannya Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah tahun 2017 untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, yang  diikuti oleh peserta sejumlah 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang untuk penyesuaian Ijazah ke jenjang S.2, 47 (empat puluh tujuh) orang penyesuaian ke jenjang S.1 dan 6 (enam) orang untuk penyesuaian ke jenjang SLTA, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah mengumumkan daftar kelulusan peserta ujian sekaligus jadwal pengambilan sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian.

Pengumuman dapat di Download disini

PENYERAHAN SK CPNS 17-08-2017

Gunung tinggi, Rabu, 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Proklamasi Republik Indonesia yang ke- 72, dilaksanakan  Penyerahan SK Calon PNS secara simbolis  di halaman kantor Bupati kab.Tanah Bumbu,kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK CPNS di ruang rapat kantor Badan Kepegawaian Daerah yang disampaikan langsung oleh Mahriyadi Noor,S.Sos.,MA,  selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab.Tanah Bumbu, yang didampingi seluruh Pejabat Administrator BKD, H.Ansyari Firdaus, S.Hut, Sekretaris BKD dan para Kepala Bidang serta Kasubbid Badan Kepegawaian Daerah.

Pemerintah Kab.Tanah Bumbu melalui Badan Kepegawaian Daerah telah menyerahkan SK CPNS tahun Anggaran 2017 formasi program Kementrian pertanian  sebanyak 15 orang terdiri dari 10 orang penyuluh pertanian pertama ,1 orang penyuluh pertanian pelaksana dan 4 orang penyuluh pertanian pelaksana pemula   dan 39 orang dari tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga Dokter 6 orang dan bidang 33 orang.

Dalam kesempatan ini Mahriyadi Noor,S.Sos,.MA  menjelaskan bahwa Seorang PNS diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab, sebab hal itu akan berdampak pada kemajuan suatu bangsa. PNS diharapkan menjadi abdi negara yang baik, patuh serta taat pada aturan yang berlaku

“Suksesnya seorang pegawai negri sipil ditingkat manapun ditentukan oleh seberapa besar pengabdian untuk melayani masyarakat, bangsa dan negara ” katanya.((wong.bkd2017))

RAKOR KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Liputan bkd.tanahbumbukab.go.id

RAKOR KEPEGAWAIAN

Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu telah melaksanakan Rapat Koordinasi Kepegawaian pada selasa 29 Agustus 2017 bertempat di Aula Mahligai Bersujud Kapet Batulicin. Rakor yang dilaksanakan selama sehari di buka secara resmi oleh Plt. Sekretaris Daerah Ir. Erno Rudi Handoko dalam sambutannya Plt. Sekda meminta agar seluruh pejabat yang menangani kepegawaian bersungguh-sunggu dan komitmen dalam melaksanakan pelayanan kepada seluruh aparatur sipil negara Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Dalam kegiatan Rakor ini menghadirkan seluruh Pejabat Administrator (sekretaris) dan Pejabat Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Kepala Tata Usaha) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Mahriyadi Noor, S.Sos, MA dalam sambutannya menyampaikan tujuan Rakor ini dilaksanakan dalam rangka menambah wawasan, pengetahuan, pencerahan dan penyamaan persepsi antara pejabat administrator dan pejabat pengawas yang menangani kepegawaian diharapkan penguatan konsolidasi pembinaan manajemen kepegawaian bisa lebih baik ke depan.

Pada Kesempatan Selanjutnya Plt. Sekretaris Daerah menyampaikan Sambutan Bupati Tanah Bumbu perihal Kebijakan Manajemen Kepegawaian yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan pada masing-masing pegawai hal ini karena setiap PNS harus dinilai dengan kondisi real pekerjaannya dengan nyata apakah sesuai dengan kontrak kerja di awal atau tidak. lebih lanjut Ir. Erno Rudi Handoko juga menyinggung tentang pemberian penghargaan Satya Lencana kepada JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas serta Jabatan Pelaksana yang telah mengabdikan dirinya untuk Bangsa dan Negara menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan kedisiplinan.

Dalam Kegiatan Rakor ini juga menghadirkan narasumber seluruh Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah, dalam rakor ini juga menghasilkan kesepakatan dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian, 5 (lima) komitmen bersama antara lain :   (1). Melaksanakan pelayanan kepegawaian dengan bersungguh-sungguh; (2). Melakukan koordinasi dan upaya tindakan dengan segera apabila terdapat permasalahan kepegawaian; (3). Melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (teguran/sanksi); (4). Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pegawai di lingkup kerja; (5). Melaporkan kepada pimpinan secara langsung

 

((sumber: source BKD 2017))

Pelayanan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan Administrasi Tugas Belajar

  1. Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk
  2. Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk Dari Lembaga Pendidikan Bagi Peserta Tugas Belajar Dengan Biaya Dari Non-APBD Kab. Tanah Bumbu
  3. Surat Jaminan Pemberian Biaya Pendidikan Dari Penanggung Beasiswa atau Dari Instansi Penyandang Dana
  4. Surat Perjanjian Tugas Belajar Bermaterai
  5. Fotocopy SK CPNS
  6. Fotocopy  SK PNS
  7. Fotocopy  SK Pangkat Terakhir
  8. Fotocopy  SK Jabatan Terakhir (Bagi Yang Menduduki Jabatan)
  9. Fotocopy SKP 2 (Dua) Tahun Terakhir Dengan Setiap Unsur Sekurang-kurangnya Bernilai Baik
  10. Fotocopy Ijazah/STTB Terakhir
  11. Surat Rekomendasi Dari Kepala SKPD Yang Menyatakan Bahwa Calon Peserta Memiliki Motivasi Tinggi Untuk Mengembangkan Diri, Berdedikasi dan Loyal Pada Tugas
  12. Surat Rekomendasi Dari Kepala SKPD Yang Menyatakan Bahwa Calon Peserta Dinilai Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu
  13. Surat Pernyataan Dari Kepala SKPD Bahwa Calon Peserta Tidak Menjalani Proses Pemeriksaan atau Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Yang Berlaku
  14. Surat Pernyataan Dari Calon Peserta Yang Diketahui Kepala SKPD Bahwa Tidak Menjalani Pemberhentian Sementara Sebagai PNS

B. Persyaratan Administrasi Ijin Belajar

  1. Jadwal Pendidikan/Kuliah Persemester
  2. Fotocopy  SK PNS
  3. Fotocopy  SK Pangkat Terakhir
  4. Fotocopy  Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
  5. Fotocopy Surat Keterangan Lulus Seleksi Masuk Dari Lembaga Pendidikan
  6. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir Dengan Setiap Unsur Sekurang-kurangnya Bernilai Baik
  7. Melampirkan Rekomendasi Dari Kepala SKPD Yang Menyatakan Bahwa Calon Peserta Memiliki Motivasi Tinggi Untuk Mengembangkan Diri , Berdedikasi dan Loyal Pada Tugas
  8. Surat Rekomendasi Dari Kepala SKPD Yang Menyatakan Bahwa Calon Peserta Dinilai Akan Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu
  9. Surat Pernyataan Dari Kepala SKPD Bahwa Calon Peserta Tidak Sedang Menjalani Proses Pemerikasaan Atau Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Yang Berlaku
  10. Surat Keterangan Tidak Mengganggu Jam Kerja Dengan Diketahui Oleh Kepala SKPD Dan Dibuktikan Dengan Jadwal Dari Lembaga Pendidikan

C. Persyaratan Pengajuan Surat Keterangan Selesai Mengikuti Pendidikan (Pengganti Izin Belajar)

  1. Surat Pengantar Dari SKPD
  2. Surat Permohonan PNS Yang Bersangkutan
  3. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama (Legalisir)
  4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir (Legalisir)
  5. Fotocopy SKP 1 (Satu) Tahun Terakhir
  6. Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir Perguruan Tinggi)
  7. Surat Pernyataan Kepala SKPD Bahwa PNS Yang Bersangkutan Tidak Dalam Proses Menjalani Pemeriksaan/Tidak sedang Menjalani Hukuman Disiplin

D. Persyaratan Pencantuman Gelar

  1. Surat Pengantar Dari SKPD
  2. Surat Permohonan PNS Yang Bersangkutan
  3. Fotocopy Izin Belajar/SK Tugas Belajar
  4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir (Legalisir)
  5. Fotocopy SKP 1 (Satu) Tahun Terakhir
  6. Fotocopy Ijazah Terakhir (Legalisir Perguruan Tinggi)
  7. Fotocopy Skripsi (S1)/Tesis (S2)/Desertasi (S3)

E. Persyaratan Pengajuan Dana Kontribusi/Uang Saku

  1. Surat Permohonan Permintaan Dana Kontribusi Dari Instansi Ditujukan Ke Bupati Tanah Bumbu Cq. Kepala BKD
  2. Surat Lembaga Penyelenggara Adalah Lembaga Resmi Pemerintah/Negeri
  3. Nota Dinas “Mohon Persetujuan Mengikuti Diklat” Pembebanan Dana Kontribusi Di BKD Di TTD Oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekda (ASLI)
  4. Surat Perintah Tugas (SPT) Yang Ditanda Tangani Oleh Sekda Atau Kepala Dinas/Badan (ASLI)
  5. Pengajuan Dana Kontribusi 1 (Satu) Minggu Sebelum Tanggal Pelaksanaan

F. Kelengkapan Untuk SPJ Kontribusi/Uang Saku

  1. Kwitansi Kontribusi (ASLI)
  2. Foto Kegiatan Diklat
  3. Fotocopy Sertifikat
  4. Materai 6000
  5. Setiap SPJ Fotocopy 2 (Dua) Rangkap

Pelayanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

PERSYARATAN ADMINISTRASI


 

A. Usul Taspen

  1. Surat pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  3. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  4. Fotocopy SPMT saat CPNS (dilegalisir)
  5. Fotocopy Kartu Pegawai (Karpeg) / Kartu Identitas Pensiun (dilegalisir)
  6. Fotocopy slip gaji terakhir (dilegalisir)
  7. Fotocopy Kartu Keluarga (dilegalisir)

**Tambahan kelengkapan usul Taspen jika suami/isterinya berstatus PNS :

  1. Fotocopy SK PNS suami/isteri ybs (dilegalisir)

**Tambahan kelengkapan usul Taspen jika hilang :

  1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian

**Tambahan kelengkapan usul Taspen setelah pensiun :

  1. Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
  2. Fotocopy KTP ahli waris
  3. Fotocopy KTP yang bersangkutan

B. Usul Surat Izin / Surat Keterangan Cerai

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Surat permohonan yang bersangkutan disertai dengan alasan
  3. Fotocopy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
  4. Fotocopy SK Jabatan terakhir (dilegalisir)
  5. Fotocopy Akta Nikah (dilegalisir)
  6. Fotocopy KTP kedua belah pihak
  7. Surat Pernyataan kedua belah pihak (bermaterai 6000)
  8. Surat Rekomendasi dari SKPD yang bersangkutan
  9. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari atasan

**Tambahan kelengkapan usul Surat Izin / Surat Keterangan Cerai dari Bupati :

  1. Jika alasan yang bersangkutan tidak ada kecocokan, maka yang bersangkutan melampirkan Surat Keterangan dari desa
  2. Jika alasan yang bersangkutan terjadi kekerasan rumah tangga, pemabuk, dll, maka yang bersangkutan melampirkan Surat Keterangan dari pihak kepolisian

**Berkas diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap

C. Usul Kartu Pegawai (Karpeg)

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  3. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (dilegalisir)
  5. Pas foto ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  6. Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (dilegalisir)]

**Berkas diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap

D. Usul Kartu Suami (Karis) / Kartu Isteri (Karsu)

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  3. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  4. Surat Laporan Perkawinan Pertama (bagi janda/duda)
  5. Fotocopy Kartu Keluarga / Daftar Susunan Keluarga (dilegalisir)
  6. Fotocopy sah kutipan Akta Nikah (dilegalisir)
  7. Pas phoro ukuran 3×4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  8. Fotocopy Karpeg (bila ada)

**Tambahan kelengkapan usul Karis/Karsu jika istri/suami pertama cerai/meninggal

  1. Fotocopy Akta Cerai (dilegalisir) / Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Lurah/Camat dan atau Rumah Sakit

**Berkas diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap

E. Persyaratan Usul Masa Persiapan Pensiun

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Pas foto 3x4cm sebanyak 5 (lima) lembar
  3. Surat Permohonan yang bersangkutan
  4. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  5. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  6. Fotocopy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
  7. Fotocopy SK jabatan terakhir (dilegalisir)
  8. Fotocopy Kartu Pegawai (dilegalisir)
  9. Fotocopy Kenaikan Gaji Berkala (dilegalisir)
  10. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir (dilegalisir)
  11. Fotocopy perincian daftar gaji terakhir (dilegalisir)

**Berkas diserahkan sebanyak 2 (dua) rangkap

 

 

 

Pelayanan Bidang Pengembangan Pegawai

PERSYARATAN ADMINISTRASI


 

A. Pengajuan Usul SK PNS (100%)

  1. Asli surat pengantar dari SKPD (diperkenankan kolektif dengan melampirkan daftar nama)
  2. Fotocopy SK CPNS (legalisir kepala SKPD/Unit Kerja)
  3. Fotocopy STTPL Diklat Prajabatan (legalisir pejabat berwenang)
  4. Fotocopy SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dilegalisir kepala SKPD/Unit Kerja
  5. Fotocopy ijazah sesuai dengan SK CPNS (legalisir institut/lembaga pendidikan)
  6. Asli Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah dan Surat Keterangan bebas NARKOBA
  7. Fotocopy SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) satu tahun terakhir
  8. Fotocopy Kartu Keluarga domisili Kabupaten Tanah Bumbu

Pengusulan melebihi dari dua tahun, semua yang termuat pada poin diatas ditambah dengan

  1. Asli Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengusulkan dari Kepala SKPD
  2. Surat usul pengangkatan menjadi PNS yang menjalani masa percobaan melebihi 2 (dua) tahun
  3. Mengisi formulir pengangkatan menjadi PNS yang menjadi masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun

Keterangan : No SK 153 Tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013, Dokter yang memberikan Surat Kesehatan :

  1. dr. Tri Puspa K, tempat pelaksanaan : Puskesmas Perawatan Satui
  2. dr. H. Sudaryono, tempat pelaksanaan : Puskesmas Perawatan Pagatan
  3. dr. Syamsuryanti, tempat pelaksanaan : Puskesmas Perawatan Simpang Empat
  4. dr. Syaifullah, tempat pelaksanaan : RSUD Kab. Tanah Bumbu
  5. dr. Bustoni Tamsil, tempat pelaksanaan : RSUD Kab. Tanah Bumbu

Ketentuan

  • TMT SK PNS dihitung dari TMT SMPT yang dibuat atasan langsung pada awal masuk kerja
  • Pengajuan minimal 1 bulan sebelum 1 tahun dari TMT SPMT
  • Pengajuan setelah 1 tahun TMT SPMT maka SK PNS akan di TMT kan bulan berikutnya
  • Stempel legalisir ASLI terdapat NAMA JABATAN pejabat yang melegalisir, tertera tanggal legalisir
  • SAAT MENYERAHKAN PENGAJUAN MEMAKAI PAKAIAN DINAS LENGKAP SESUAI KETENTUAN PADA HARI ITU
  • Pengajuan tidak akan diproses apabila bertentangan dengan KETENTUAN DI ATAS
  • Berkas 2 rangkap (1 rangkap asli dan 1 rangkap fotocopy berlegalisir)

B. Perpanjangan SK PTT (Pegawai Tidak Tetap)

  1. Surat Pengantar SKPD
  2. Fotocopy ijazah
  3. Fotocopy SK Awal & SK Akhir
  4. Fotocopy Surat Rekomendasi (untuk PTT khusus)
  5. Fotocopy rekening Bank
  6. Membuat Surat Pernyataan siap ditempatkan dimana saja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (format BKD/SKPD)
  7. Membuat biodata (Format BKD/SKPD)
  8. Membuat Surat Perjanjian antara PTT dengan Kepala SKPD (format BKD/SKPD)

C. Penyesuaian PTT (Pegawai Tidak Tetap)

  1. Surat Pengantar SKPD
  2. Surat Rekomendasi dari SKPD
  3. Permohonan bersangkutan
  4. Fotocopy SK Akhir
  5. Fotocopy ijazah awal (legalisir)
  6. Fotocopy ijazah yang disesuaikan (legalisir)

D. Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS
  3. Fotocopy SK PNS
  4. Fotocopy PAK terbaru
  5. Fotocopy SK Pangkat terakhir
  6. Fotocopy SKP 1 tahun terakhir
  7. Fotocopy ijazah + transkrip
  8. Formulir penyesuaian jabatan

E. Fungsional Pengangkatan Pertama

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS
  3. Fotocopy SK PNS
  4. Fotocopy PAK terbaru
  5. Fotocopy Pangkat terakhir
  6. Fotocopy SKP 1 tahun terakhir
  7. Fotocopy ijazah + transkrip sesuai klasifikasi
  8. Fotocopy STTPL Diklat Prajabatan
  9. Memenuhi pangkat minimal
  10. Fotocopy sertifikat lulus diklat fungsional (jabatan fungsional tertentu)
  11. Pengangkatan dari jabatan lain
  12. a. Surat pernyataan dari Pimpinan SKPD (eselon II)
  13. b. Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum masa pensiun

 

 

Pelayanan Bidang Mutasi Pegawai

PERSYARATAN ADMINISTRASI

A. Pengusulan Mutasi Keluar Kabupaten :

  1. Surat Permohonan yang bersangkutan
  2. Surat Pengantar dari SKPD asal
  3. Surat Rekomendasi dari SKPD asal
  4. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang dituju
  5. Fotocopy SK CPNS dan PNS (dilegalisir)
  6. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir (dilegalisir)
  7. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala (dilegalisir)
  8. Fotocopy Kartu Pegawai (dilegalisir)
  9. Fotocopy SKP dua tahun terakhir (dilegalisir)
  10. Fotocopy absensi dua bulan terakhir (dilegalisir)
  11. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun setelah PNS sesuai dengan Pengumuman Bupati Tanah Bumbu Nomor : 800/312-FP.1/BKD tanggal 08 September 2004 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Pelamar Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2014, huruf c angka 4.d (Surat Pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah  Kabupaten Tanah Bumbu selama minimal 20 tahun tanpa ada pengecualian)
  12. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  13. Surat Keterangan tidak pernah memiliki hutang piutang pada pihak Bank

B. Mutasi masuk Kabupaten :

  1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala BKD Kab. Tanah Bumbu
  2. Surat Rekomenasi melepas dari Kepala Daerah/SKPD asal
  3. Fotocopy SK CPNS dan PNS (dilegalisir)
  4. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir (dilegalisir)
  5. Fotocopy SK Kenaikan Gaji Berkala (dilegalisir)
  6. Fotocopy Kartu Pegawai (dilegalisir)
  7. Fotocopy SKP dua tahun terakhir (dilegalisir)
  8. Fotocopy Absensi dua bulan terakhir (dilegalisir)
  9. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin
  10. Daftar Riwayat Pekerjaan
  11. Fotocopy Ijazah pendidikan terakhir

C. Pengajuan Peninjauan Masa Kerja (PMK)

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS yang dilegalisir kepala SKPD
  3. Fotocopy SK PNS yang dilegalisir oleh Kepala SKPD
  4. Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir sekolah/universitas
  5. Fotocopy SK Honor awal sampai dengan terakhir yang dilegalisir yang tidak putus (legalisir Eselon II)
  6. Fotocopy SKP satu tahun terakhir
  7. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh Kepala SKPD
  8. Fotocopy Kartu Pegawai
  9. Fotocopy ijazah pada waktu menjadi tenaga honorer
  10. Surat Keterangan telah berhenti sebagai tenaga honorer dari SKPD asal
  11. Fotocopy pembagian tugas/jam mengajar

D. Pengusulan Mutasi Pegawai Tidak Tetap

  1. Surat Rekomendasi menerima dari SKPD baru
  2. Surat Rekomendasi melepas dari SKPD asal
  3. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati cq.Kepala BKD Kab. Tanah Bumbu
  4. Fotocopy SK PTT awal
  5. Fotocopy SK PTT akhir

E. Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

  1. Surat Pengantar dari SKPD
  2. Fotocopy SK CPNS (dilegalisir)
  3. Fotocopy SK PNS (dilegalisir)
  4. Fotocopy SK KGB sebelumnya (dilegalisir)
  5. Fotocopy SKP dua tahun terakhir (dilegalisir)
  6. Fotocopy SK Pangkat terakhir (dilegalisir)
  7. Fotocopy SK Pelantikan terakhir (jika pernah dilantik) (dilegalisir)
  8. Fotocopy SK Mutasi (jika pernah mutasi) (dilegalisir)
  9. Surat Rekomendasi Kepala SKPD
  10. Suat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 1 (satu) tahun terakhir

F. Pengajuan Kenaikan Pangkat Fungsional

  1. SK CPNS
  2. SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir
  4. PAK Lama
  5. PAK Baru
  6. SK Jabatan Fungsional (Pengangkatan Pertama)
  7. SK Jabatan Fungsional Kenaikan Jabatan
  8. SK Jabatan Fungsional Penyesuaian
  9. Karpeg
  10. Ijazah dan Transkip
  11. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  12. PTK/Karya Tulis
  13. Surat Tanda Lulus Diklat Fungsional
  14. SK Mutasi (Bila Mutasi)

G. Pengajuan Kenaikan Pangkat Fungsional Penyesuaian Ijazah

  1. SK CPNS
  2. SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir
  4. PAK Lama
  5. PAK Baru
  6. SK Jabatan Fungsional (Pengangkatan Pertama)
  7. SK Jabatan Fungsional Kenaikan Jabatan
  8. SK Jabatan Fungsional Penyesuaian
  9. SK Pembebasan Kembali Dari Jabatan Fungsional
  10. SK Pengangkatan Kembali Dari Jabatan Fungsional
  11. Karpeg
  12. Ijazah dan Transkip (Legalisir Perguruan Tinggi)
  13. Surat Keterangan Ijin Belajar/Tugas Belajar
  14. SKP 2 (Dua) Tahun Terakhir
  15. Surat Tanda Lulus Diklat Fungsional
  16. SK Mutasi (Bila Mutasi)

H. Pengajuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

  1. SK CPNS
  2. SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir
  4. Karpeg
  5. Ijazah dan Transkip (Legalisir Perguruan Tinggi oleh Pejabat Berwenang)
  6. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  7. Surat Keterangan Ijin Belajar/Tugas Belajar
  8. Surat Pernyataan Dari Pejabat Eselon II
  9. Surat Pernyataan Dari Perguruan Tinggi
  10. Uraian Tugas (TTD Pejabat Eselon II)
  11. Sertifikat Lulus Penyesuaian Ijazah
  12. FORLAP DIKTI (Legalisir Kampus)
  13. Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi (Legalisir Perguruan Tinggi)
  14. SK Mutasi (Bila Mutasi)

I. Pengajuan Kenaikan Pangkat Reguler

  1. SK CPNS
  2. SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir
  4. Karpeg
  5. Ijazah dan Transkip
  6. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  7. STTPL Prajabatan
  8. Sertifikat Lulus Ujian Dinas

J. Pengajuan Kenaikan Pangkat Struktural

  1. SK CPNS
  2. SK PNS
  3. SK Pangkat Terakhir
  4. Karpeg
  5. Ijazah dan Transkip
  6. SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  7. STTPP/DIKLAT PIM/STLUD
  8. SK Jabatan (Awal s/d Akhir)

K. Persyaratan Mutasi Antar Instansi

  1. Surat Permohonan Yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu (Cantumkan Alasan Pindah, Alamat Tempat Tinggal di Kab. Tanah Bumbu Dan No. Telepon/HP)
  2. Fotocopy Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Berkal Terakhir
  3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  4. Fotocopy Ijazah Terakhir
  5. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari SKPD
  6. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Dari Pejabat Yang Berwenang
  7. Surat Rekomendasi Dari SKPD Yang Menerima

L. Persyaratan Mutasi Tenaga Kesehatan

  1. Surat Permohonan Yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu (Cantumkan Alasan Pindah, Alamat Tempat Tinggal di Kab. Tanah Bumbu Dan No. Telepon/HP)
  2. Fotocopy Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Berkal Terakhir
  3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  4. Fotocopy Ijazah Terakhir
  5. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari SKPD
  6. Surat Rekomendasi  Tentang Persetujuan Mutasi Dari Kepala Puskesmas
  7. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Instansi Yang Dituju
  8. Surat Keterangan Dari Kepala Puskesmas Tentang Formasi Yang Ditinggalkan Karena Mutasi

M. Persyaratan Mutasi Tenaga Guru

  1. Surat Permohonan Yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu (Cantumkan Alasan Pindah, Alamat Tempat Tinggal di Kab. Tanah Bumbu Dan No. Telepon/HP)
  2. Fotocopy Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Berkal Terakhir
  3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  4. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Profesi/Akta (Guru)
  5. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari SKPD
  6. Surat Rekomendasi  Tentang Persetujuan Mutasi Dari Kepala Sekolah Asal
  7. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari Kepala Sekolah Yang Dituju
  8. Surat Keterangan Dari Kepala Sekolah Tentang Formasi Guru/Mata Pelajaran Yang Ditinggalkan Karena Mutasi

N. Persyaratan Mutasi Keluar Kab. Tanah Bumbu

  1. Surat Permohonan Yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu (Cantumkan Alasan Pindah, Alamat Tempat Tinggal di Kab. Tanah Bumbu Dan No. Telepon/HP)
  2. Fotocopy Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Berkal Terakhir
  3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  4. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Profesi/Akta (Guru)
  5. Surat Keterangan Persetujuan Mutasi Dari Instansi Yang Dituju Yang Ditanda Tangani Oleh Pejabat Yang Berwenang
  6. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari Kepala SKPD
  7. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Dari Pejabat Yang Berwenang
  8. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Hutang Piutang Baik Kepada Bank Maupun Pihak Lainnya
  9. Fotocopy Surat Nikah
  10. Fotocopy Surat Tugas (SK) Suami/Isteri Dokumen Pendukung Alasan Pindah Lainnya
  11. Surat Rekomendasi Dari SKPD Penerima

O. Persyaratan Mutasi Masuk Kab. Tanah Bumbu

  1. Surat Permohonan Yang Ditujukan Kepada Bapak Bupati Tanah Bumbu up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanah Bumbu (Cantumkan Alasan Pindah, Alamat Tempat Tinggal di Kab. Tanah Bumbu Dan No. Telepon/HP)
  2. Fotocopy Karpeg, SK CPNS, SK PNS, SK Pangkat Terakhir, SK Gaji Berkal Terakhir
  3. Fotocopy SKP 2 (dua) Tahun Terakhir
  4. Fotocopy Ijazah Terakhir dan Profesi/Akta (Guru)
  5. Surat Keterangan Persetujuan Mutasi Dari Instansi Asal Ke Pemerintah Kab. Tanah Bumbu Yang Ditanda Tangani Oleh Pejabat Yang Berwenang
  6. Surat Rekomendasi Tentang Persetujuan Mutasi Dari Kepala SKPD
  7. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Dari Pejabat Yang Berwenang
  8. Surat Keterangan Tidak Mempunyai Hutang Piutang Baik Kepada Bank Maupun Pihak Lainnya
  9. Fotocopy Surat Nikah
  10. Fotocopy Surat Tugas (SK) Suami/Isteri Dokumen Pendukung Alasan Pindah Lainnya
  11. Surat Rekomendasi Dari SKPD Penerima

P. Persyaratan Mutasi PTT Dinas Pendidikan

  1. Surat Pengantar Dari Dinas Pendidikan
  2. Permohonan Mutasi
  3. Rekomendasi Melepas Dari  Sekolah Lama
  4. Rekomendasi Menerima Dari Sekolah Baru
  5. Rekomendasi Dari UPK Setempat
  6. Surat Pernyataan Dari Kepala Sekolah Yang Ditinggal
  7. Fotocopy Ijazah Terakhir
  8. Fotocopy SK PTT Awal
  9. Fotocopy SK Perpanjangan PTT (Terakhir)
  10. Fotocopy SK Mutasi PTT (Jika Pernah Mutasi)
  11. Fotocopy Laporan Bulanan Terakhir
  12. Fotocopy Absen Terakhir

 Q. Persyaratan Mutasi PTT

  1. Surat Pengantar
  2. Permohonan Mutasi
  3. Rekomendasi Menerima Dari SKPD Baru
  4. Rekomendasi Melepas Dari SKPD Lama
  5. Fotocopy SK PTT Awal
  6. Fotocopy SK Perpanjangan PTT (Terakhir)
  7. Fotocopy Ijazah Terakhir
  8. Fotocopy Absensi Terakhir