Perjelas Manajemen Karier Jabatan Pelaksana, Pemerintah Terbitkan Permenpan 25/2016

Jakarta-Humas BKN, Data BKN per Januari 2017 menunjukkan proporsi jumlah PNS yang menduduki jabatan pelaksana mencapai 1.721.719 atau 38,27% dari total PNS Indonesia (4.475.997). Jabatan pelaksana yang tersebar belum terstandarisasi sehingga berdampak pada pola karier PNS bersangkutan. Selain itu, banyak PNS yang menduduki jabatan pelaksana belum memiliki keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan.

Uraian data tersebut disampaikan oleh Direktur Kompensasi ASN BKN Wakiran pada Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Peraturan MenPANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana yang berlangsung Rabu, (8/2) di Jakarta.

Menindaklanjuti ketimpangan tersebut, Permenpan 25/2016 diterbitkan guna memperjelas manajemen karier PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan sebagai dasar pembinaan bagi jabatan pelaksana. Ketentuan ini juga mengganti referensi jabatan pelaksana yang sebelumnya terdiri dari Kamus Jabatan Permenpan dan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS.

Kehadiran Permenpan 25/2016 ini lanjut Wakiran digunakan untuk melakukan keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan, sehingga muncul standarisasi jabatan pelaksana yang berdasarkan pada nomenklatur, tugas, kualifikasi, kompetensi, dan kelas jabatan. Selanjutnya klasifikasi jabatan pelaksana ASN dikelompokkan dalam klasifikasi PNS yang menunjukkan kesamaan terhadap karakteristik, mekanisme dan pola kerja.

Nomenklatur jabatan pelaksana dalam Permenpan tersebut papar Wakiran menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah untuk penyusunan & penetapan kebutuhan, penentuan pangkat & jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, penggajian & tunjangan, dan pemberhentian bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana. (des)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *